Kallista Alam Divonis Membayar Kerugian Rp 366 Miliar

Terbukti Bersalah Lakukan Pembakaran Lahan

 Banda Aceh, (Analisa). Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat akhirnya memvonis bersalah PT Kallista Alam (KA), karena terbukti melakukan pembakaran lahan di hutan gambut Rawa Tripa, Nagan Raya. Putusan tersebut diambil dalam pembacaan amar putusan, Rabu (8/1) malam.

Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Rahmawati,SH menyatakan, KA terbukti bersalah melakukan pembakaran lahan gambut Rawa Tripa sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Untuk itu, KA diminta untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 114,3 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp 251,7 miliar.

“Sidang yang dilakukan secara maraton sejak siang hingga malam hari dengan hasil keputusan yang memuaskan ini, perlu mendapat apreasisi dari masyarakat luas,” ujar pengamat dan akademisi lingkungan Universitas Serambi Mekkah, TM.Zulfikar kepada wartawan, Kamis (9/1).

Sebagaimana diketahui, PT Kallista Alam digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) agar memberikan dana rehabilitasi untuk memperbaiki lahan gambut yang hancur akibat dibakar untuk kepentingan pembukaan lahan kebun kelapa sawit.  Menurut Zulfikar, sidang dengan agenda pembacaan putusan berlangsung secara maraton imulai pukul 14.48 WIB hingga pukul 22.11 WIB itu, dipimpin Hakim Rahmawati,SH, dengan anggota Rahma Novatianan,SH dan Juanda Wijaya, SH.

Pengacara PT Kallista Alam diwakili Alfian C.Sarumaha,SH dan Rebecca FE Siahaan,SH, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghadirkan pengacara negara Abdul Kadir, SH, Askar, SH, dan Syafruddin, SH.

Dengan putusan ini berarti majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan penggugat. Majelis berpendapat berdasarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta di lapangan dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS), maupun bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka gugatan pembakaran lahan terbukti dilakukan oleh KA.

Beberapa fakta yang tak terbantahkan yang berhasil dibuktikan penggugat, adalah lahan yang terbakar di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Warisan dunia

KSN itu, menurut Zulfikar, sangat penting secara nasional dan merupakan warisan dunia yang tak tergantikan. Kemudian dari sidang sebelumnya, hakim menemukan fakta-fakta bahwa lahan yang terbakar seluas 1.000 hektare di Desa Pulo Kruet, ada yang berbatasan langsung dengan perkebunan milik perusahaan lain dan ada juga yang tidak. Lahan itu terletak dalam kawasan Izin Usaha Budidaya KA seluas 1.605 hektare yang izinnya telah dicabut oleh PTUN dan Gubernur Aceh.

Saksi di persidangan mengatakan, tidak melihat adanya peralatan pemadam kebakaran, akses jalan yang memadai ke lokasi kebakaran, dan tidak ada personel khusus pemadam kebakaran. Saksi yang merupakan kontraktor perkebunan, Elvis juga mengakui tidak adanya prosedur penanganan pemadaman kebakaran di lahan dan struktur organisasi pengendalian kebakaran milik perusahaan.

Mempertimbangkan fakta-fakta ini hakim berkesimpulan bahwa KA terbukti tidak memiliki alat dan sarana penanggulangan kebakaran. Padahal kebakaran sudah berulang kali terjadi di lahan mereka. Hakim meyakini bahwa pembakaran memang diatur dan diinginkan oleh perusahaan KA.

Menurut hakim, berdasarkan fakta persidangan, tergugat KA membiarkan lahan mereka terbakar yang berarti tergugat ingin melakukan pembakaran lahan miliknya. Tergugat tidak bisa membuktikan dalil siapa yang membakar lahannya, sementara saksi dari PT SPS2 tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Tergugat melakukan pembiaran pembakaran lahandan hal ini terjadi selama berkali-kali dalam kurun waktu 2009-2012. Lahan terbukti dibuka dengan cara  membakar.

Majelis hakim juga sepakat telah terjadi kerusakan lingkungan. Gas-gas yang dikeluarkan saat terjadi pembakaran telah melewati nilai ambang batas sesuai hasil pengujian yang diajukan penggugat. Juga terjadi penurunan fungsi tanah di lahan tersebut sesuai hasil pengujian dari pihak Institut Pertanian Bogor. Terjadi kerusakan lingkungan tanah akibat kebakaran hutan dimana lapisan gambut setebal 10-15 cm lenyap. Kerusakan ini tidak bisa diperbaiki seperti sediakala lagi.

Perbuatan pembakaran lahan adalah perbuatan melanggar hukum dan tergugat wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Besaran ganti rugi yang harus dibayar tergugat mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Total ganti rugi materil dari kerusakan ekologis dan ekonomis yang wajib dibayarkan sejumlah Rp 114,3 miliar. Sementara itu tergugat juga wajib membayar biaya pemulihan lingkungan di lahan seluas 1.000 hektare sebesar Rp.251,7 miliar yang merupakan biaya pembelian kompos dan ongkos pengangkutannya.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim hakim juga menyatakan menyita jaminan atas tanah seluas 5.769 hektare milik PT. Kallista Alam yang terletak di hutan gambut Rawa Tripa. Lahan di Desa Pulo Kruet itu dinyatakan sah dan tidak boleh berpindah tangan, namun masih boleh diusahakan. “Penyitaan ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban tergugat membayar ganti rugi sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perkara gugatan perdata,” ujar Zulfikar mengutip putusan PN Meulaboh tersebut.

Bahkan dengan tegas pula, majelis hakim meminta tergugat dibebankan membayar uang paksa sebesar Rp 5 juta/hari atas keterlambatan membayar ganti rugi. Biaya perkara juga dibebankan kepada tergugat sebesar Rp10,9 juta.

Dari hasil keputusan ini, ujar Zulfikar yang juga mantan Direktur Walhi Aceh, selayaknyalah publik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun Internasional memberikan apresiasi yang tinggi atas keputusan majelis hakim tersebut. “Ini membuktikan bahwa hukum lingkungan sudah mulai ditegakkan, meskipun butuh waktu yang panjang,” tegas Zulfikar. (irn/bei)

Source: http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/76357/kallista-alam-divonis-membayar-kerugian-rp-366-miliar